Saatnya Industri Game Indonesia Berjaya

Kemenperin Seriusi Industri Game Indonesia

Jakarta: Kementerian Perindustrian menyatakan keseriusan mereka dalam membantu kemajuan industri game di Tanah Air. Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, hari ini Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia (IeSPA) mengadakan diskusi dengan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Game Indonesia.

Diskusi ini dilakukan untuk membicarakan lebih lanjut kebijakan industri game di Tanah Air. Membicarakan game pastinya melibatkan banyak pihak, mulai dari publisher, developer, sampai para pemain game itu sendiri. “Kita Kementerian Perindustrian ada anggaran sebesar Rp30 miliar, coba buatkan proposal terkait apa saja yang bisa kita kembangkan di industri ini,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ignatius Warsito.

Saat ini, Kemenperin belum memiliki rancangan yang terstruktur terkait industri game. Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan banyak masukan dari para pelaku industri game di Tanah Air yang sudah diwakili oleh anggota AGI yang hadir. Diharapkan industri game Indonesia bisa berkembang dengan cepat, menyusul Korea dan Tiongkok.

Seperti yang kita tahu, banyak sekali game-game dari kedua negara ini yang laku keras di Indonesia. Beberapa dari publisher kedua negara ini bahkan ada yang membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumennya. 

Roadmap Industri Game Nasional Mulai Digarap
Jakarta - Pemerintah bersama asosiasi tengah merancang penyusunan roadmap atau peta jalan bagi industri game nasional agar kompetitif, profesional, dan bisa diakui secara global.

Langkah strategis itu menyusul rencana Kementerian Perindustrian menggenjot industri animasi dan piranti lunak seiring kian maraknya penggunaan perangkat seluler dan multimedia.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan karakter industri ini yang terbuka memberi kesempatan pengembang, terutama generasi muda, termasuk mahasiswa untuk lebih banyak berkiprah.

"Inisiatifnya dari Kemenperin dan Asosiasi Game Indonesia. Nanti akan disosialisasikan lintas kementerian," ungkapnya dalam keterangan.

Diungkapkannya, beberapa hal yang akan dicantumkan dalam roadmap tersebut antara lain masalah harmonisasi regulasi, standarisasi, teknologi, pemasaran dan fasilitas industrinya.

Anggaran yang disiapkan utnuk industri game akan berasal dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kreatif Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Rencananya, pemerintah akan memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk industri game, agar para pengembangnya memiliki sertifikasi yang kemampuannya diakui.

"Kita maunya pelaku di industri game ini profesional dan diakui secara global,” tegasnya.

Sementara untuk mendorong industri animasi lokal, Menperin juga mendorong agar industri televisi memberi kesempatan bagi produk animasi karya anak bangsa berupa slot tayang.

Saleh yakin hal itu turut mempercepat pengembangan industri kreatif hingga menembus industri film seperi Hollywood, industri periklanan dan multimedia global.

Secara nasional, geliat industri ini ditandai tingginya pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan dengan rata-rata di atas 10% per tahun selama periode 2010–2013.

Bahkan kiprah para pelaku industri konten Indonesia sudah semakin mendapat pengakuan di dunia internasional dengan masuknya beberapa aplikasi nasional dalam Asia’s Top Fifty Applications.

Menperin juga menegaskan, industri kreatif merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Merujuk catatan BPS, pada 2013 sektor ini tumbuh 5,76% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74%, dengan nilai tambah sebesar Rp 641,8 triliun atau 7% dari PDB nasional.

Dari 15 subsektor ekonomi kreatif, terdapat tiga subsektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDB, yaitu subsektor kuliner (Rp 209 triliun atau 32,5%), fashion (Rp182 triliun atau 28,3%), dan kerajinan (Rp93 triliun atau 14,4 %).

Pemerintah juga optimistis hingga 2019 sektor ekonomi kreatif mampu menyerap 13 juta tenaga kerja (baseline 2014: 12 juta) dengan kontribusi ekspor atau devisa bruto 10% (baseline 2014: 5,8%).