20 Menteri Jokowi Pernah Lapor Kekayaan ke KPK, Ini Profil Hartanya
Jakarta - Sebanyak 20 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo diketahui pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 20 menteri itu sebelumnya memang menjabat sebagai penyelenggara negara sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan hartanya.
Seperti dikutip dari website acch.kpk.go.id, dari 34 menteri yang tergabung dalam kabinet kerja, sudah ada 20 yang pernah melaporkan harta kekayaannya. Jumlah harta merekapun bervariasi.
Sayangnya, masih ada saja menteri yang belum pernah melaporkan harta kekayaan. Padahal sebelumnya pernah menjabat sebagai penyelenggara negara, misalnya anggota DPR.
Pihak KPK pun akan segera melayangkan surat kepada para menteri untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Seperti diketahui, melaporkan harta kekayaan adalah kewajiban seorang penyelenggara negara.
Berikut profil kekayaan menteri Kabinet Kerja yang pernah dilaporkan ke KPK :
1. Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan)
Mantan Dirut PT KAI itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2012. Harta Jonan saat tercatat sebesar Rp 23,5 miliar dan USD 5.101.
Harta bergerak yang dimiliki Jonan berupa 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Surabaya senilai Rp 14 miliar. Selain itu Jonan juga mempunyai alat transportasi senilai Rp 888 juta.
Eks Dirut PT KAI itu tercatat juga memiliki Giro setara kas Rp 6,4 miliar dan USD 5.101. Jonan juga memiliki piutang senilai Rp 1,9 miliar.
2. Arief Yahya (Menteri Pariwisata)
Arief Yahya melaporkan harta kekayaan terakhir saat menjabat sebagai Dirut PT Telkom pada 17 Agustus 2010. Total harta kekayaannya senilai Rp 24,7 miliar.
Arief melaporkan memiliki 14 bidang tanah yang terletak di Bandung, Bekasi dan Banyuwangi. Nilai aset tak bergeraknya senilai Rp 10 miliar.
Arief juga memiliki alat transportasi berupa mobil Land Cruiser, Kijang Montana dan Honda Jazz senilai Rp 505 juta. Dia juga memiliki usaha lain di bidang pertanian sapi senilai Rp 707 juta.
Surat berharga yang dimiliki Menteri Pariwisata itu senilai Rp 12,6 miliar. Arief juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 12,6 miliar dan logam mulia senilai Rp 292 juta.
2. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri)
Tjahjo Kumolo terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Mei 2001 atau sebelum KPK berdiri. Setelah berdirinya KPK, petinggi PDIP itu diketahui tak pernah melaporkan hartanya.
Sebagai informasi, selama 2001 hingga saat ini Tjahjo adalah anggota DPR. Sebagai penyelenggara negara, sebenarnya dia wajib melaporkan harta kekayaannya, namun nyatanya Tjahjo tak pernah melakukan kewajibannya itu.
Pada Mei 2001, Tjahjo memiliki total harta senilai Rp 511,5 juta. Dia memiliki aset tak bergerak berupa dua bidang tanah dan bangunan di Bogor dan Semarang senilai Rp 87 juta.
Alat transportasi yang dimiliki Tjahjo dilaporkan senilai Rp 267 juta. Alata transportasi itu berupa mobil Volvo, Daihatsu dan Vistorika.
Selain itu, Tjahjo juga memiliki logam mulia senilai Rp 15 juta. Surat berharga dan Giro setara kas yang dipunyai senilai Rp 141,5 juta.
4. Rini M Soemarno (Menteri BUMN)
Rini Soemarno terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 8 Desember 2004, beberapa saat setelah lengser dari kursi Memperindag era Megawati. Saat itu Rini memiliki harta senilai Rp 48 miliar. Namun, dia juga memiliki hutang dengan nilai fantastis yaitu USD 1,54 juta dan Rp 66 miliar.
Rini melaporkan memiliki aset tak bergerak berupa 9 bidang tanah dan bangunan di Jakses dan Bogor senilai Rp 28,5 miliar. Selain itu, orang dekat Megawati itu juga mempunyai alat transportasi senilai Rp 3,3 miliar berupa mobil Toyota Picnic, motor Harley Davidson, BMW 530i, Kijang Innova, Nissan El Gran, Subaru Impresa, Mercedes Benz e Class dan Nissan X Trail.
Harta bergerak lain yang dimiliki senilai Rp 1 miliar dan USD 214 ribu. Surat berharga yang dimiliki senilai Rp 75 miliar.
Rini melaporkan, dirinya memiliki hutan dengan nilai yang sangat besar, yakni Rp 66 miliar dan USD 1,54 juta.
5. Puan Maharani (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
Puan Maharani terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Januari 2010. Total hartanya senilai Rp 34,1 miliar dan USD 28.125.
Putri Megawati itu tercatat memiliki aset tak bergerak senilai Rp 16,7 miliar yang tersebar di Bekasi, Gianyar, Klungkung, dan Jaksel. Alat transportasi yang dimili senilai Rp 1 miliar berupa VW Beetle, Land Cruiser, 3 Harley Davidson, VW Karman Ghia, Daihatsu Taruna.
Surat berharga yang dimiliki senilai Rp 2,6 miliar. Selain itu, Puan juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 13,7 miliar dan USD 28.125.
6.Yuddy Chrisnandi (Menpan RB)
Yuddy terakhir melapor pada 19 Desember 2003, beberapa, di tahun pertama berdirinya KPK. Hingga saat ini, Yuddy belum pernah melaporkan hartanya lagi.
Pada tahun 2003, Yuddy memiliki harta senilai Rp 2,5 miliar dan USD 29.400. Aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan di Jaksel, Bogor dan Bandung senilai Rp 787 juta.
Alat transportasi yang dimiliki Yuddy berupa 2 mobil Mercedes Benz, Mitsubishi Kuda senilai Rp 390 juta. Harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang seni senilai Rp 178 juta.
Politisi Hanura itu tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 5 juta. Giro setara kas yang dimili Rp 1 miliar dan USD 28.500. Selain itu Yuddy juga memiliki piutang sebesar Rp 95 juta dan USD 900.
7. Sofyan Djalil (Menko Perekonomian)
Sofyan Djalil terakhir melaporkan kekayaannya pada 10 Juni 2004 saat menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Total harta kekayaannya saat itu senilai Rp 5,2 miliar dan USD 91. 670.
Dalam laporannya, Sofyan memiliki dua bidan tanah dan bangunan di Depok, Jabar senilai Rp 500 juta. Alat transportasi yang dia punya seniali Rp 365 juta berupa mobil Honda Accord, Toyota Kijang dan Suzuki Esteem.
Harta bergerak lain berupa logam mulia dan benda seni seniali Rp 32 juta. Surat berharga yang dipunyai Sofyan senilai Rp 2,7 miliar.
8. Saleh Husein, Menteri Perindustrian
Lapor 1 Oktober 2013 saat masih menjabat Anggota DPR.
Total harta Saleh sebesar 19,29 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp8,08 miliar; alat transportasi Rp1,965 miliar; harta bergerak lainnya Rp3,931 miliar; surat berharga Rp1,485 miliar; giro dan setara kas lainnya Rp4,211 miliar.
9. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lapor 12 Maret 2008 saat menjabat Sekretaris Jenderal DPD.
Total harta Siti terdiri dari tanah dan bangunan Rp 1,27 miliar (sebelumnya Rp 255 juta); alat transportasi Rp 105 juta; giro dan setara kas Rp 86 juta; utang Rp 425 juta.
10. Ferry Mursyidan Baldan, Menko Agraria dan Tata Ruang
Lapor 20 Agustus 2002 saat jadi Anggota DPR.
Total Rp 903 juta dan US$ 1.800, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 470 juta; alat transportasi Rp 206 juta; harta bergerak lain Rp 100 juta; giro dan setara kas Rp 164 juta; utang Rp 53,3 juta.
11. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama
Lapor 21 Desember 2009 saat menjabat Anggota DPR.
Total harta Rp 4,5 miliar dan US$ 102.274, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 650 juta; alat transportasi Rp 735 juta; surat berharga Rp 1,7 miliar; giro dan setara kas Rp 1,38 miliar.
12. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM
Lapor 1 Oktober 2009, saat menjabat Anggota DPR 2009-2014
Total harta Rp6,614 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp2,295 miliar; alat transportasi senilai Rp625,380 juta; harta bergerak lainnya Rp158 juta; surat berharga Rp270 juta; giro dan setara kas lainnya Rp2,915 miliar; piutang Rp350 juta.
13. AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM
Tidak ada laporan
14. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan
Tidak ada laporan
15. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga
Lapor 16 Juli 2010 saat menjabat Anggota DPR 2009-2014
Total harta Rp 2,65 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 937,44; alat transportasi Rp 960 juta, salah satunya Toyota Alphard senilai Rp 800 juta; giro dan setara kas Rp 741,9 juta.
16. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial
Lapor 16 Mei 2008 saat menjadi Anggota DPR periode 2004-2009
Total harta Rp3,59 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 2,79 miliar; alat transportasi Rp 265 juta; giro dan setara kas Rp 508 juta
17. Marwan Djafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tidak ada laporan
18. Indroyono Soesilo, Menko Kemaritiman
Lapor 12 Juni 2001 saat menjabat Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan
Total harta Rp1,008 miliar dan 14.476 dolar AS, terdiri dari harta tidak bergerak Rp251,075 juta; alat transportasi senilai Rp61,250 juta; logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, barang-barang antik senilai Rp126 juta.
19. Tedjo Edhy Purdjianto, Menkopolhukam
Tidak ada laporan.
20. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri
Lapor 29 Desember 2011 saat menjabat Duta Besar RI di Belanda.
Total harta Rp6,627 miliar dan 231.806 dolar AS. Terdiri dari harta tidak bergerak Rp3,344 miliar; alat transportasi Rp7,490 juta; giro dan setara kas lainya Rp2,534 miliar dan 231.806 dolar AS.
21. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara
Tidak ada laporan.
22. Andrinof Chaniago, Kepala Bappenas
Tidak ada laporan.
23. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika
Lapor 21 Oktober 2011 saat menjabat Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Total harta Rp 32,81 miliar dan US$ 129.705, terdiri dari tanah dan bangunan di 21 titik senilai Rp 34,29 miliar; alat transportasi Rp 808 juta; usaha lainnya Rp 300 juta; harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang antik Rp 3,78 miliar; surat berharga Rp 750 juta; giro dan setara kas Rp 3,09 miliar dan US$ 129.705; piutang Rp 1,02 miliar; utang Rp 11,24 miliar.
24. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan
Lapor 29 Juni 2001 saat menjabat Panglima Kostrad.
Total harta Rp3,551 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp626,784 juta; alat transportasi Rp1,125 miliar; logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, barang-barang antik Rp57,330 juta; harta bergerak lainnya Rp144 juta; giro dan setara kas lainnya Rp1,598 miliar.
25. Susi Pudjiastuti; Menteri Kelautan dan Perikanan
Tidak ada laporan.
26. Sudirman Said, Menteri ESDM
Tidak ada laporan.
27. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan
Lapor 15 April 2011 saat menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Total harta Rp 6,26 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,86 miliar; alat transportasi Rp 193 juta; giro dan setara kas Rp 1,73 miliar, utang Rp 1,62 miliar.
28. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan
Tidak ada laporan.
29. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
Tidak ada laporan.
30. Mochammad Basuki Hadimuljono, Menteri PU dan Perum Rakyat
Lapor terakhir 27 Februari 2013 saat menjabat Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Tbk.
Laporan lainnya 10 Desember 2012 saat menjabat Inspektur Jenderal dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk, 16 Agustus 2010 saat menjadi Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), 14 Maret 2008 saat menduduki posisi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 17 Oktober 2005 ketika menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU, dan 8 Juni 2001 saat menjadi Direktur Sumber Daya Air Wilayah Tengah Kementerian PU.
Total harta Rp 6,45 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 3,92 miliar; transportasi Rp 428,64 juta; harta bergerak lainnya Rp 78,25 juta; giro dan setara kas Rp 2,01 miliar.
31. Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan
Tidak ada laporan.
32. Yohana Susan Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tidak ada laporan.
33. Muhammad Nasir, Menristek dan Pendidikan Tinggi
Tidak ada laporan.
34. Anies Baswedan, Menteri Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah
Tidak ada
Jakarta - Sebanyak 20 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo diketahui pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 20 menteri itu sebelumnya memang menjabat sebagai penyelenggara negara sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan hartanya.
Seperti dikutip dari website acch.kpk.go.id, dari 34 menteri yang tergabung dalam kabinet kerja, sudah ada 20 yang pernah melaporkan harta kekayaannya. Jumlah harta merekapun bervariasi.
Sayangnya, masih ada saja menteri yang belum pernah melaporkan harta kekayaan. Padahal sebelumnya pernah menjabat sebagai penyelenggara negara, misalnya anggota DPR.
Pihak KPK pun akan segera melayangkan surat kepada para menteri untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Seperti diketahui, melaporkan harta kekayaan adalah kewajiban seorang penyelenggara negara.
Berikut profil kekayaan menteri Kabinet Kerja yang pernah dilaporkan ke KPK :
1. Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan)
Mantan Dirut PT KAI itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2012. Harta Jonan saat tercatat sebesar Rp 23,5 miliar dan USD 5.101.
Harta bergerak yang dimiliki Jonan berupa 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Surabaya senilai Rp 14 miliar. Selain itu Jonan juga mempunyai alat transportasi senilai Rp 888 juta.
Eks Dirut PT KAI itu tercatat juga memiliki Giro setara kas Rp 6,4 miliar dan USD 5.101. Jonan juga memiliki piutang senilai Rp 1,9 miliar.
2. Arief Yahya (Menteri Pariwisata)
Arief Yahya melaporkan harta kekayaan terakhir saat menjabat sebagai Dirut PT Telkom pada 17 Agustus 2010. Total harta kekayaannya senilai Rp 24,7 miliar.
Arief melaporkan memiliki 14 bidang tanah yang terletak di Bandung, Bekasi dan Banyuwangi. Nilai aset tak bergeraknya senilai Rp 10 miliar.
Arief juga memiliki alat transportasi berupa mobil Land Cruiser, Kijang Montana dan Honda Jazz senilai Rp 505 juta. Dia juga memiliki usaha lain di bidang pertanian sapi senilai Rp 707 juta.
Surat berharga yang dimiliki Menteri Pariwisata itu senilai Rp 12,6 miliar. Arief juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 12,6 miliar dan logam mulia senilai Rp 292 juta.
2. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri)
Tjahjo Kumolo terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Mei 2001 atau sebelum KPK berdiri. Setelah berdirinya KPK, petinggi PDIP itu diketahui tak pernah melaporkan hartanya.
Sebagai informasi, selama 2001 hingga saat ini Tjahjo adalah anggota DPR. Sebagai penyelenggara negara, sebenarnya dia wajib melaporkan harta kekayaannya, namun nyatanya Tjahjo tak pernah melakukan kewajibannya itu.
Pada Mei 2001, Tjahjo memiliki total harta senilai Rp 511,5 juta. Dia memiliki aset tak bergerak berupa dua bidang tanah dan bangunan di Bogor dan Semarang senilai Rp 87 juta.
Alat transportasi yang dimiliki Tjahjo dilaporkan senilai Rp 267 juta. Alata transportasi itu berupa mobil Volvo, Daihatsu dan Vistorika.
Selain itu, Tjahjo juga memiliki logam mulia senilai Rp 15 juta. Surat berharga dan Giro setara kas yang dipunyai senilai Rp 141,5 juta.
4. Rini M Soemarno (Menteri BUMN)
Rini Soemarno terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 8 Desember 2004, beberapa saat setelah lengser dari kursi Memperindag era Megawati. Saat itu Rini memiliki harta senilai Rp 48 miliar. Namun, dia juga memiliki hutang dengan nilai fantastis yaitu USD 1,54 juta dan Rp 66 miliar.
Rini melaporkan memiliki aset tak bergerak berupa 9 bidang tanah dan bangunan di Jakses dan Bogor senilai Rp 28,5 miliar. Selain itu, orang dekat Megawati itu juga mempunyai alat transportasi senilai Rp 3,3 miliar berupa mobil Toyota Picnic, motor Harley Davidson, BMW 530i, Kijang Innova, Nissan El Gran, Subaru Impresa, Mercedes Benz e Class dan Nissan X Trail.
Harta bergerak lain yang dimiliki senilai Rp 1 miliar dan USD 214 ribu. Surat berharga yang dimiliki senilai Rp 75 miliar.
Rini melaporkan, dirinya memiliki hutan dengan nilai yang sangat besar, yakni Rp 66 miliar dan USD 1,54 juta.
5. Puan Maharani (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
Puan Maharani terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Januari 2010. Total hartanya senilai Rp 34,1 miliar dan USD 28.125.
Putri Megawati itu tercatat memiliki aset tak bergerak senilai Rp 16,7 miliar yang tersebar di Bekasi, Gianyar, Klungkung, dan Jaksel. Alat transportasi yang dimili senilai Rp 1 miliar berupa VW Beetle, Land Cruiser, 3 Harley Davidson, VW Karman Ghia, Daihatsu Taruna.
Surat berharga yang dimiliki senilai Rp 2,6 miliar. Selain itu, Puan juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 13,7 miliar dan USD 28.125.
6.Yuddy Chrisnandi (Menpan RB)
Yuddy terakhir melapor pada 19 Desember 2003, beberapa, di tahun pertama berdirinya KPK. Hingga saat ini, Yuddy belum pernah melaporkan hartanya lagi.
Pada tahun 2003, Yuddy memiliki harta senilai Rp 2,5 miliar dan USD 29.400. Aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan di Jaksel, Bogor dan Bandung senilai Rp 787 juta.
Alat transportasi yang dimiliki Yuddy berupa 2 mobil Mercedes Benz, Mitsubishi Kuda senilai Rp 390 juta. Harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang seni senilai Rp 178 juta.
Politisi Hanura itu tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 5 juta. Giro setara kas yang dimili Rp 1 miliar dan USD 28.500. Selain itu Yuddy juga memiliki piutang sebesar Rp 95 juta dan USD 900.
7. Sofyan Djalil (Menko Perekonomian)
Sofyan Djalil terakhir melaporkan kekayaannya pada 10 Juni 2004 saat menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Total harta kekayaannya saat itu senilai Rp 5,2 miliar dan USD 91. 670.
Dalam laporannya, Sofyan memiliki dua bidan tanah dan bangunan di Depok, Jabar senilai Rp 500 juta. Alat transportasi yang dia punya seniali Rp 365 juta berupa mobil Honda Accord, Toyota Kijang dan Suzuki Esteem.
Harta bergerak lain berupa logam mulia dan benda seni seniali Rp 32 juta. Surat berharga yang dipunyai Sofyan senilai Rp 2,7 miliar.
8. Saleh Husein, Menteri Perindustrian
Lapor 1 Oktober 2013 saat masih menjabat Anggota DPR.
Total harta Saleh sebesar 19,29 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp8,08 miliar; alat transportasi Rp1,965 miliar; harta bergerak lainnya Rp3,931 miliar; surat berharga Rp1,485 miliar; giro dan setara kas lainnya Rp4,211 miliar.
9. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lapor 12 Maret 2008 saat menjabat Sekretaris Jenderal DPD.
Total harta Siti terdiri dari tanah dan bangunan Rp 1,27 miliar (sebelumnya Rp 255 juta); alat transportasi Rp 105 juta; giro dan setara kas Rp 86 juta; utang Rp 425 juta.
10. Ferry Mursyidan Baldan, Menko Agraria dan Tata Ruang
Lapor 20 Agustus 2002 saat jadi Anggota DPR.
Total Rp 903 juta dan US$ 1.800, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 470 juta; alat transportasi Rp 206 juta; harta bergerak lain Rp 100 juta; giro dan setara kas Rp 164 juta; utang Rp 53,3 juta.
11. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama
Lapor 21 Desember 2009 saat menjabat Anggota DPR.
Total harta Rp 4,5 miliar dan US$ 102.274, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 650 juta; alat transportasi Rp 735 juta; surat berharga Rp 1,7 miliar; giro dan setara kas Rp 1,38 miliar.
12. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM
Lapor 1 Oktober 2009, saat menjabat Anggota DPR 2009-2014
Total harta Rp6,614 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp2,295 miliar; alat transportasi senilai Rp625,380 juta; harta bergerak lainnya Rp158 juta; surat berharga Rp270 juta; giro dan setara kas lainnya Rp2,915 miliar; piutang Rp350 juta.
13. AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM
Tidak ada laporan
14. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan
Tidak ada laporan
15. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga
Lapor 16 Juli 2010 saat menjabat Anggota DPR 2009-2014
Total harta Rp 2,65 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 937,44; alat transportasi Rp 960 juta, salah satunya Toyota Alphard senilai Rp 800 juta; giro dan setara kas Rp 741,9 juta.
16. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial
Lapor 16 Mei 2008 saat menjadi Anggota DPR periode 2004-2009
Total harta Rp3,59 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 2,79 miliar; alat transportasi Rp 265 juta; giro dan setara kas Rp 508 juta
17. Marwan Djafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tidak ada laporan
18. Indroyono Soesilo, Menko Kemaritiman
Lapor 12 Juni 2001 saat menjabat Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan
Total harta Rp1,008 miliar dan 14.476 dolar AS, terdiri dari harta tidak bergerak Rp251,075 juta; alat transportasi senilai Rp61,250 juta; logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, barang-barang antik senilai Rp126 juta.
19. Tedjo Edhy Purdjianto, Menkopolhukam
Tidak ada laporan.
20. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri
Lapor 29 Desember 2011 saat menjabat Duta Besar RI di Belanda.
Total harta Rp6,627 miliar dan 231.806 dolar AS. Terdiri dari harta tidak bergerak Rp3,344 miliar; alat transportasi Rp7,490 juta; giro dan setara kas lainya Rp2,534 miliar dan 231.806 dolar AS.
21. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara
Tidak ada laporan.
22. Andrinof Chaniago, Kepala Bappenas
Tidak ada laporan.
23. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika
Lapor 21 Oktober 2011 saat menjabat Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Total harta Rp 32,81 miliar dan US$ 129.705, terdiri dari tanah dan bangunan di 21 titik senilai Rp 34,29 miliar; alat transportasi Rp 808 juta; usaha lainnya Rp 300 juta; harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang antik Rp 3,78 miliar; surat berharga Rp 750 juta; giro dan setara kas Rp 3,09 miliar dan US$ 129.705; piutang Rp 1,02 miliar; utang Rp 11,24 miliar.
24. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan
Lapor 29 Juni 2001 saat menjabat Panglima Kostrad.
Total harta Rp3,551 miliar, terdiri dari harta tidak bergerak Rp626,784 juta; alat transportasi Rp1,125 miliar; logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, barang-barang antik Rp57,330 juta; harta bergerak lainnya Rp144 juta; giro dan setara kas lainnya Rp1,598 miliar.
25. Susi Pudjiastuti; Menteri Kelautan dan Perikanan
Tidak ada laporan.
26. Sudirman Said, Menteri ESDM
Tidak ada laporan.
27. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan
Lapor 15 April 2011 saat menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Total harta Rp 6,26 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,86 miliar; alat transportasi Rp 193 juta; giro dan setara kas Rp 1,73 miliar, utang Rp 1,62 miliar.
28. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan
Tidak ada laporan.
29. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
Tidak ada laporan.
30. Mochammad Basuki Hadimuljono, Menteri PU dan Perum Rakyat
Lapor terakhir 27 Februari 2013 saat menjabat Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Tbk.
Laporan lainnya 10 Desember 2012 saat menjabat Inspektur Jenderal dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk, 16 Agustus 2010 saat menjadi Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), 14 Maret 2008 saat menduduki posisi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 17 Oktober 2005 ketika menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU, dan 8 Juni 2001 saat menjadi Direktur Sumber Daya Air Wilayah Tengah Kementerian PU.
Total harta Rp 6,45 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 3,92 miliar; transportasi Rp 428,64 juta; harta bergerak lainnya Rp 78,25 juta; giro dan setara kas Rp 2,01 miliar.
31. Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan
Tidak ada laporan.
32. Yohana Susan Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tidak ada laporan.
33. Muhammad Nasir, Menristek dan Pendidikan Tinggi
Tidak ada laporan.
34. Anies Baswedan, Menteri Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah
Tidak ada
Posts
0 komentar:
Post a Comment