Mereka yang Bertahan Menjadi Baduy
Orang Baduy bertekad mempertahankan adatnya. Mereka tetap patuh walaupun berada di luar tiga kampung Baduy Dalam.
Mursyid lincah memainkan jemarinya pada telepon seluler. Beberapa pesan yang masuk melalui aplikasi percakapan langsung ia balas. Kehidupannya tak lepas dari ponsel pintar itu.
Ikat kepala birunya masih terpasang rapi. Ia baru saja turun dari rumahnya di Kampung Cempaka, Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten. Ada pesanan dari kota, 50 kilogram gula aren, yang harus ia siapkan untuk dikirim ke Serang, Banten. “Iya, ada, tapi butuh waktu karena ada acara adat,” balasnya.
Sudah lama ia menjalin hubungan dagang dengan orang kota. Gula aren itu sebenarnya bisa tersedia dengan cepat. Namun ia bakal kesulitan meminta temannya, sesama warga Baduy, memenuhi kebutuhan itu.
Jumat, 12 Mei 2017, warga Baduy tengah menunggu acara ngaseuk serang. Penanggalan adat telah menentukan jatuhnya agenda bertani adat. Aktivitas dagang dan tani Mursyid turut mengikuti penanggalan ini. “Saya ada lahan di atas bukit. Tapi olahannya nunggu setelah ngaseuk,” ujarnya.
Susunan agenda adat Baduy dibuat oleh pejabat adat. Seluruh warga Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, harus mematuhinya. Jaro pemerintahan, Jaro Saija, mengungkapkan keputusan kapan waktu bertanam adat ini dilakukan beberapa pekan sebelumnya di Kampung Cikeusik.
Puun sudah menentukan hari yang menjadi masa penggarapan lahan. Pembantu adat lain, seperti seurat (pembantu puun), jaro tangtu, dan barisan sembilan berembuk soal sosialisasi. Jaro Saija turut diundang dalam acara itu.
“Memang mematuhi. Namun yang namanya manusia ada yang lupa. Kebanyakan harus dikasih tahu, harus dididik. Tetapi sering kali diajari, tapi nantinya terserah,” jelas Jaro Saija ketika kami temui di kantor Desa Kanekes.
Penentuan tanggal ini mengikuti penanggalan padi tahunan. Inilah yang membedakan penanggalan Baduy dengan Masehi. Puun-lah yang menentukan tiap tahapan untuk mengisi kegiatan adat selama setahun.
Kehidupan warga Baduy diatur oleh aturan adat dengan puun sebagai pemimpin tertinggi dan paripurna. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah tangtu tilu jaro tujuh. Pertemuan ini mewakili tiga kampung di Baduy Dalam, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Sedangkan jaro tujuh adalah tatanan lembaga khusus di Baduy Luar.
Tiga kampung Baduy Dalam memiliki puun sendiri. Ia dibantu oleh jaro tangtu, seurat dan barisan salapan, serta palawari adat.
Sedangkan di Baduy Luar jalannya adat dilakukan oleh tangkesan dan tanggungan. Jaro Saija sebagai jaro pemerintahan sendiri berada di struktur adat paling bawah, yang menjadi penghubung antara adat dengan pemerintahan.
Ayah Mursyid, tokoh dari Kampung Cibeo, mengaku pemilihan pemimpin sangat bersifat spiritual. Proses pemilihan, titisan calon, dan tahapan dipersiapkan dengan matang agar tidak ada pertentangan dengan batin setiap warga. Karena itu, seorang puun begitu dihormati dan sebetulnya steril dari dunia luar sekalipun. “Nggak semena-mena, artinya dijadikan begitu saja. Artinya, ini siap lahir dan batin,” ungkap Ayah Mursyid.
Pembagian tiga kampung Baduy Dalam sendiri juga memiliki makna penugasan adat. Tiga kampung Baduy Dalam tidak pernah bertambah dan berkurang semenjak awal hingga kelak, yakni Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik.
Cibeo memiliki tugas urusan pelayanan masyarakat Baduy, sosial kemasyarakatan, dan terkait wilayah. Tugas pemerintahan, pertanian, dan komunikasi dengan warga luar selalu diampu oleh Cibeo. Sedangkan Cikertawana bertugas sebagai penasihat urusan-urusan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan pembinaan warga Baduy.
Terakhir Cikeusik bertugas soal keagamaan, pelaksanaan kalender adat, seperti Kawalu, Ngalaksa, atau Seba, serta pengadil atas hukum adat. “Tapi aturan tersebut menjadi satu kesatuan adat (Baduy),” ucap Ayah Mursyid.
Musyawarah tangtu tilu jaro tujuh biasanya menyesuaikan dengan materi pembahasan. Jika pembahasan mengenai pertanian dan pemerintahan, musyawarah akan dilakukan di Cibeo. Atau jika di Baduy Luar, musyawarah akan dilaksanakan di tangkesan atau jaro tujuh.
Namun musyawarah mengenai nilai religi adat Baduy akan dilaksanakan di Cikeusik. Biasanya rapat dilakukan di tempat musyawarah adat atau bale adat.
Jaro Sami, Jaro Tangtu Cibeo, menyebutkan musyawarah tangtu tilu wajib digelar setiap tiga bulan. Musyawarah biasanya dilakukan di tiga kampung Baduy Dalam dan, jika harus keluar, rapat itu dilakukan di dua tempat, yaitu di bapak kolot (orang yang dianggap patuh adat) atau di rumah jaro pemerintahan.
"Kawajibanana mah tilu bulan sakali. Baduy luar aya dua tempat, di Bapak Kolot, di jaro pamarentahan (Kewajiban kumpulnya tiga bulan sekali. Di Baduy Luar ada dua tempat, di bapak kolot dan di jaro pemerintahan),” katanya.
Penulis buku Saatnya Baduy Berbicara, Asep Kurnia, mengatakan perkumpulan lembaga adat yang dilakukan setiap tiga bulan itu efektif menjaga pelaksanaan hukum adat. Masing-masing kampung Baduy Dalam pun dapat menjalankan fungsinya jika ada hal-hal baru.
Jaro Cikeusik biasanya membuka rapat dan masing-masing puun memberikan masukan. Setelah itu pejabat adat lainnya menyusul memberikan tanggapan soal informasi baru. Keputusan rapat diambil secara mufakat. “Di sana, tokoh lembaga adat setiap bulan mengadakan rapat dan hukum pelaksanaan dikontrol dari itu,” tutur Asep.
Pembicaraan adat ini biasanya berisi mengenai perkembangan masyarakat di Baduy. Seperti keberadaan ponsel yang biasa dipakai Mursyid. Adat sudah memberikan keputusan bahwa alat itu hanya diperbolehkan untuk Baduy Luar.
Ketika tim detikXpedition bertandang ke Cempaka, warga Baduy Luar sudah menikmati listrik. Hanya, ada larangan mendirikan tiang listrik dan melintangkan kabel di jalanan. Karena itu, mereka menggunakan sistem energi matahari. Kehidupan di Baduy Luar pun tak gelap-gelap amat.
Mursyid lincah memainkan jemarinya pada telepon seluler. Beberapa pesan yang masuk melalui aplikasi percakapan langsung ia balas. Kehidupannya tak lepas dari ponsel pintar itu.
Ikat kepala birunya masih terpasang rapi. Ia baru saja turun dari rumahnya di Kampung Cempaka, Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten. Ada pesanan dari kota, 50 kilogram gula aren, yang harus ia siapkan untuk dikirim ke Serang, Banten. “Iya, ada, tapi butuh waktu karena ada acara adat,” balasnya.
Sudah lama ia menjalin hubungan dagang dengan orang kota. Gula aren itu sebenarnya bisa tersedia dengan cepat. Namun ia bakal kesulitan meminta temannya, sesama warga Baduy, memenuhi kebutuhan itu.
Jumat, 12 Mei 2017, warga Baduy tengah menunggu acara ngaseuk serang. Penanggalan adat telah menentukan jatuhnya agenda bertani adat. Aktivitas dagang dan tani Mursyid turut mengikuti penanggalan ini. “Saya ada lahan di atas bukit. Tapi olahannya nunggu setelah ngaseuk,” ujarnya.
Susunan agenda adat Baduy dibuat oleh pejabat adat. Seluruh warga Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, harus mematuhinya. Jaro pemerintahan, Jaro Saija, mengungkapkan keputusan kapan waktu bertanam adat ini dilakukan beberapa pekan sebelumnya di Kampung Cikeusik.
Puun sudah menentukan hari yang menjadi masa penggarapan lahan. Pembantu adat lain, seperti seurat (pembantu puun), jaro tangtu, dan barisan sembilan berembuk soal sosialisasi. Jaro Saija turut diundang dalam acara itu.
“Memang mematuhi. Namun yang namanya manusia ada yang lupa. Kebanyakan harus dikasih tahu, harus dididik. Tetapi sering kali diajari, tapi nantinya terserah,” jelas Jaro Saija ketika kami temui di kantor Desa Kanekes.
Penentuan tanggal ini mengikuti penanggalan padi tahunan. Inilah yang membedakan penanggalan Baduy dengan Masehi. Puun-lah yang menentukan tiap tahapan untuk mengisi kegiatan adat selama setahun.
Kehidupan warga Baduy diatur oleh aturan adat dengan puun sebagai pemimpin tertinggi dan paripurna. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah tangtu tilu jaro tujuh. Pertemuan ini mewakili tiga kampung di Baduy Dalam, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Sedangkan jaro tujuh adalah tatanan lembaga khusus di Baduy Luar.
Tiga kampung Baduy Dalam memiliki puun sendiri. Ia dibantu oleh jaro tangtu, seurat dan barisan salapan, serta palawari adat.
Sedangkan di Baduy Luar jalannya adat dilakukan oleh tangkesan dan tanggungan. Jaro Saija sebagai jaro pemerintahan sendiri berada di struktur adat paling bawah, yang menjadi penghubung antara adat dengan pemerintahan.
Ayah Mursyid, tokoh dari Kampung Cibeo, mengaku pemilihan pemimpin sangat bersifat spiritual. Proses pemilihan, titisan calon, dan tahapan dipersiapkan dengan matang agar tidak ada pertentangan dengan batin setiap warga. Karena itu, seorang puun begitu dihormati dan sebetulnya steril dari dunia luar sekalipun. “Nggak semena-mena, artinya dijadikan begitu saja. Artinya, ini siap lahir dan batin,” ungkap Ayah Mursyid.
Pembagian tiga kampung Baduy Dalam sendiri juga memiliki makna penugasan adat. Tiga kampung Baduy Dalam tidak pernah bertambah dan berkurang semenjak awal hingga kelak, yakni Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik.
Cibeo memiliki tugas urusan pelayanan masyarakat Baduy, sosial kemasyarakatan, dan terkait wilayah. Tugas pemerintahan, pertanian, dan komunikasi dengan warga luar selalu diampu oleh Cibeo. Sedangkan Cikertawana bertugas sebagai penasihat urusan-urusan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan pembinaan warga Baduy.
Terakhir Cikeusik bertugas soal keagamaan, pelaksanaan kalender adat, seperti Kawalu, Ngalaksa, atau Seba, serta pengadil atas hukum adat. “Tapi aturan tersebut menjadi satu kesatuan adat (Baduy),” ucap Ayah Mursyid.
Musyawarah tangtu tilu jaro tujuh biasanya menyesuaikan dengan materi pembahasan. Jika pembahasan mengenai pertanian dan pemerintahan, musyawarah akan dilakukan di Cibeo. Atau jika di Baduy Luar, musyawarah akan dilaksanakan di tangkesan atau jaro tujuh.
Namun musyawarah mengenai nilai religi adat Baduy akan dilaksanakan di Cikeusik. Biasanya rapat dilakukan di tempat musyawarah adat atau bale adat.
Jaro Sami, Jaro Tangtu Cibeo, menyebutkan musyawarah tangtu tilu wajib digelar setiap tiga bulan. Musyawarah biasanya dilakukan di tiga kampung Baduy Dalam dan, jika harus keluar, rapat itu dilakukan di dua tempat, yaitu di bapak kolot (orang yang dianggap patuh adat) atau di rumah jaro pemerintahan.
"Kawajibanana mah tilu bulan sakali. Baduy luar aya dua tempat, di Bapak Kolot, di jaro pamarentahan (Kewajiban kumpulnya tiga bulan sekali. Di Baduy Luar ada dua tempat, di bapak kolot dan di jaro pemerintahan),” katanya.
Penulis buku Saatnya Baduy Berbicara, Asep Kurnia, mengatakan perkumpulan lembaga adat yang dilakukan setiap tiga bulan itu efektif menjaga pelaksanaan hukum adat. Masing-masing kampung Baduy Dalam pun dapat menjalankan fungsinya jika ada hal-hal baru.
Jaro Cikeusik biasanya membuka rapat dan masing-masing puun memberikan masukan. Setelah itu pejabat adat lainnya menyusul memberikan tanggapan soal informasi baru. Keputusan rapat diambil secara mufakat. “Di sana, tokoh lembaga adat setiap bulan mengadakan rapat dan hukum pelaksanaan dikontrol dari itu,” tutur Asep.
Pembicaraan adat ini biasanya berisi mengenai perkembangan masyarakat di Baduy. Seperti keberadaan ponsel yang biasa dipakai Mursyid. Adat sudah memberikan keputusan bahwa alat itu hanya diperbolehkan untuk Baduy Luar.
Ketika tim detikXpedition bertandang ke Cempaka, warga Baduy Luar sudah menikmati listrik. Hanya, ada larangan mendirikan tiang listrik dan melintangkan kabel di jalanan. Karena itu, mereka menggunakan sistem energi matahari. Kehidupan di Baduy Luar pun tak gelap-gelap amat.
Posts
0 komentar:
Post a Comment