Kisah 2 Pejuang Good Governance Menghadapi Resistensi atas Transparansi
Jakarta - Kepala Imigrasi Depok, Dudi Iskandar berhasil membuat proses pembuatan paspor di Depok bersih dari praktik calo dan antrean panjang. Inovasi transparasi birokrasi juga dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani yang menerapkan sistem tilang online yang membuat pelanggar tilang tak perlu repot-repot mengantre dan menghadiri sidang.
Inovasi keduanya bukan tak mendapat rintangan. Salah satu tantangannya yakni menghadapi resistensi bawahan yang selama ini kerap bermain dengan ribetnya birokrasi.
"Jadi (pelanggar tilang) tidak usah datang sidang. Denda tilang bisa mereka transfer lalu datang ke Kejaksaan untuk ambil STNK mereka. Awalnya yang di pengadilan bilang orang jadi malas datang sidang, ya sidang kan panas, pak," kata Reda dalam diskusi Good Governance dan Antikorupsi di lingkungan pemerintah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan.
Dalam acara ini juga hadir Kepala Imigrasi Depok Dudi Iskandar yang menceritakan soal inovasi yang dilakukannya di kantor Imigrasi Depok. Dalam diskusi ini, Reda dan Dudi menceritakan langkah-langkah transparansi dan inovasi yang mereka lakukan selama menjabat.
Sejak menjabat sebagai Kajari Jakarta Barat, Reda mempublikasi seluruh kegiatan maupun jadwal sidang secara transparan di website Kejari Jakbar. Tak hanya itu, laporan akhir tahun hingga laporan harta kekayaan pejabat juga ditampilkan dalam website ini.
Ia mengakui awalnya tak sedikit perlawanan halus yang dirasakan dari bawahan. Namun, karena ia sudah terkenal sebagai jaksa bertangan dingin saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon dan atase KJRI Hong Kong, bawahannya pun ketakutan.
"Resistensi di dalam pasti ada. Menanganinya dimulai dengan rasa takut, seluruh kegiatan sudah diupload semua ke website dan masyarakat bisa pantau. Kalau macam-macam, saya pindahkan," ucap Reda.
Selama menjabat sebagai Kajari Cilegon, ia tak segan memutasi bawahannya yang nakal. Ketakutan bawahannya ia manfaatkan dalam jalur yang positif sambil didekati dengan pendekatan profesional.
Tak jauh berbeda dengan Reda, Dudi yang baru setahun menjabat sebagai kepala imigrasi Depok mengatakan beberapa inovasi internal maupun dari segi pelayanan masyarakat terus ia lakukan. Yang paling dikenal masyakarat, pemantauan pembuatan paspor yang bisa dilakukan secara online.
Pemantauan pembuatan paspor secara online ini pun diakuinya berhasil menghilangkan calo dan petugas imigrasi yang kerap membantu masyarakat mempercepat pembuatan paspor.
"Kalau resistensi bawahan pasti ada namanya juga kita mengganggu piring orang. Tapi saya mencoba membangun empati pegawai bagaimana jika mereka menjadi masyarakat yang mengurus dan diribetkan? Pasti tidak enak," ucap Dudi.
Menurutnya, inovasi transparansi bisa dilakukan orang karena kesempatan yang terbuka lebar. Ia memanfaatkan bawahannya yang mengerti IT yang selama ini hanya duduk diam menjadi pegawai biasa karena tak diberi kesempatan.
Setelah 1 tahun berjalan, kini Dudi boleh berbangga diri. Sistem yang dibuatnya mulai dilirik oleh kantor imigrasi Jakarta. Ia berharap kemudahan birokrasi dapat terus digencarkan Imigrasi sehingga stigma 'birokrasi mempersulit' akhirnya bisa hilang.
Jakarta - Kepala Imigrasi Depok, Dudi Iskandar berhasil membuat proses pembuatan paspor di Depok bersih dari praktik calo dan antrean panjang. Inovasi transparasi birokrasi juga dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani yang menerapkan sistem tilang online yang membuat pelanggar tilang tak perlu repot-repot mengantre dan menghadiri sidang.
Inovasi keduanya bukan tak mendapat rintangan. Salah satu tantangannya yakni menghadapi resistensi bawahan yang selama ini kerap bermain dengan ribetnya birokrasi.
"Jadi (pelanggar tilang) tidak usah datang sidang. Denda tilang bisa mereka transfer lalu datang ke Kejaksaan untuk ambil STNK mereka. Awalnya yang di pengadilan bilang orang jadi malas datang sidang, ya sidang kan panas, pak," kata Reda dalam diskusi Good Governance dan Antikorupsi di lingkungan pemerintah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan.
Dalam acara ini juga hadir Kepala Imigrasi Depok Dudi Iskandar yang menceritakan soal inovasi yang dilakukannya di kantor Imigrasi Depok. Dalam diskusi ini, Reda dan Dudi menceritakan langkah-langkah transparansi dan inovasi yang mereka lakukan selama menjabat.
Sejak menjabat sebagai Kajari Jakarta Barat, Reda mempublikasi seluruh kegiatan maupun jadwal sidang secara transparan di website Kejari Jakbar. Tak hanya itu, laporan akhir tahun hingga laporan harta kekayaan pejabat juga ditampilkan dalam website ini.
Ia mengakui awalnya tak sedikit perlawanan halus yang dirasakan dari bawahan. Namun, karena ia sudah terkenal sebagai jaksa bertangan dingin saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon dan atase KJRI Hong Kong, bawahannya pun ketakutan.
"Resistensi di dalam pasti ada. Menanganinya dimulai dengan rasa takut, seluruh kegiatan sudah diupload semua ke website dan masyarakat bisa pantau. Kalau macam-macam, saya pindahkan," ucap Reda.
Selama menjabat sebagai Kajari Cilegon, ia tak segan memutasi bawahannya yang nakal. Ketakutan bawahannya ia manfaatkan dalam jalur yang positif sambil didekati dengan pendekatan profesional.
Tak jauh berbeda dengan Reda, Dudi yang baru setahun menjabat sebagai kepala imigrasi Depok mengatakan beberapa inovasi internal maupun dari segi pelayanan masyarakat terus ia lakukan. Yang paling dikenal masyakarat, pemantauan pembuatan paspor yang bisa dilakukan secara online.
Pemantauan pembuatan paspor secara online ini pun diakuinya berhasil menghilangkan calo dan petugas imigrasi yang kerap membantu masyarakat mempercepat pembuatan paspor.
"Kalau resistensi bawahan pasti ada namanya juga kita mengganggu piring orang. Tapi saya mencoba membangun empati pegawai bagaimana jika mereka menjadi masyarakat yang mengurus dan diribetkan? Pasti tidak enak," ucap Dudi.
Menurutnya, inovasi transparansi bisa dilakukan orang karena kesempatan yang terbuka lebar. Ia memanfaatkan bawahannya yang mengerti IT yang selama ini hanya duduk diam menjadi pegawai biasa karena tak diberi kesempatan.
Setelah 1 tahun berjalan, kini Dudi boleh berbangga diri. Sistem yang dibuatnya mulai dilirik oleh kantor imigrasi Jakarta. Ia berharap kemudahan birokrasi dapat terus digencarkan Imigrasi sehingga stigma 'birokrasi mempersulit' akhirnya bisa hilang.
Posts
0 komentar:
Post a Comment